Gaji Bidan Puskesmas Non PNS

Di banyak Puskesmas, bidan yang setiap hari melayani pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak selalu berstatus PNS. Sebagian berstatus PPPK, tenaga kontrak daerah, atau pegawai yang dibayar lewat anggaran badan layanan umum daerah. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah seberapa besar sebenarnya penghasilan bidan Puskesmas non PNS dan apa pembedanya dengan bidan yang sudah berstatus ASN.

Ulasan berikut menjelaskan status kepegawaian bidan non PNS, komponen pendapatannya, serta acuan gaji pokok resmi bagi bidan yang berstatus PNS. Semua angka gaji pokok yang ditampilkan mengikuti ketentuan yang masih berlaku dan tidak diubah, sehingga bisa dijadikan patokan yang jelas.

Mengapa Banyak Bidan Puskesmas Berstatus Non PNS

Formasi CASN untuk tenaga kesehatan tidak selalu dibuka setiap tahun, padahal kebutuhan bidan di lapangan tetap tinggi. Puskesmas di daerah terpencil sering membutuhkan tenaga bidan lebih cepat daripada siklus rekrutmen ASN yang panjang. Karena itu, banyak pemerintah daerah memilih merekrut bidan secara mandiri agar layanan kesehatan ibu dan anak tetap berjalan.

Sebagian bidan juga sudah lama bekerja sebagai tenaga harian lepas atau bidan pegawai tidak tetap yang kontraknya diperpanjang berkali-kali. Ada pula yang mengabdi sebagai bidan desa dengan skema insentif tersendiri. Kondisi inilah yang membuat status kepegawaian mereka berbeda-beda, dan pada akhirnya memengaruhi cara mereka menerima upah setiap bulan.

Ragam Status Kepegawaian Bidan Non PNS

Ada beberapa pola kepegawaian yang umum dijumpai di lapangan. Memahami perbedaannya penting karena masing-masing punya dasar hukum dan sumber anggaran yang tidak sama, sehingga besaran penghasilannya pun bisa berbeda jauh.

• PPPK — pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang direkrut lewat seleksi resmi dan menerima gaji sesuai ketentuan pemerintah.
• Tenaga kontrak daerah atau PTT — direkrut dinas kesehatan kabupaten/kota dengan masa kerja tertentu dan dibiayai anggaran daerah.
• Pegawai BLUD — Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah membayar pegawainya dari pendapatan layanan.
• Bidan desa berinsentif — bertugas di bawah koordinasi Puskesmas dan pemerintah desa dengan skema insentif tersendiri.

Karena sumber dananya berbeda, besaran penghasilan antarstatus bisa tidak sama meski beban kerjanya mirip. Inilah salah satu alasan mengapa tidak ada satu angka tunggal untuk gaji bidan Puskesmas non PNS. Angkanya sangat ditentukan oleh daerah tempat bidan itu bertugas dan bentuk kontraknya.

Komponen Pendapatan Bidan Non PNS

Karena bukan PNS, penghasilan bidan non PNS tidak mengikuti tabel gaji pokok yang berlaku untuk ASN. Upah pokoknya umumnya mengacu pada kesepakatan kerja, dengan batas paling rendah mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Di atas upah pokok biasanya ada tambahan, seperti insentif kinerja, jasa pelayanan dari layanan Puskesmas, tunjangan fungsional bila diatur pemerintah daerah, hingga insentif dari program kesehatan tertentu. Untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sulit, kadang ada tambahan khusus sebagai kompensasi kondisi kerja yang lebih berat.

Besarnya sangat bergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran setiap kabupaten/kota. Karena itu, dua bidan dengan jabatan sama di dua daerah berbeda bisa menerima penghasilan yang berbeda. Bila kemudian bidan tersebut diangkat menjadi PNS, barulah penghasilannya mengikuti standar gaji ASN, yang rinciannya per golongan bisa dilihat di gaji PNS per golongan.

Acuan Gaji Pokok Bidan yang Sudah PNS

Bidan PNS umumnya berada di golongan II/c hingga III/d, tergantung jenjang pendidikan dan jabatan yang diemban. Bidan lulusan pendidikan menengah biasanya berada di golongan II, sedangkan lulusan diploma dan sarjana berada di golongan III. Sebagai gambaran, berikut gaji pokok resmi per bulan untuk golongan-golongan tersebut sesuai ketentuan yang masih berlaku:

Angka di atas adalah gaji pokok murni. Rentang terendah hingga tertinggi mencerminkan perbedaan masa kerja golongan, sehingga bidan dengan masa kerja lebih lama menerima angka yang lebih tinggi di dalam rentang tersebut.

Tunjangan yang Menyertai Bidan PNS

Selain gaji pokok, bidan PNS menerima sejumlah tunjangan. Tunjangan keluarga diberikan sebesar 10% dari gaji pokok untuk suami atau istri dan 2% per anak dengan batas maksimal dua anak. Ada pula tunjangan pangan dan tunjangan umum yang melekat sesuai golongan.

Bila bidan menduduki jabatan fungsional, tunjangan jabatan ikut dibayarkan. Untuk bidan PNS yang bertugas di instansi pusat, penghasilan tambahan bisa datang dari tunjangan kinerja. Rincian besarannya antarinstansi tersedia di tunjangan kinerja PNS per kementerian. Sementara di daerah, tambahan penghasilan umumnya berbentuk tambahan penghasilan pegawai yang ditetapkan kepala daerah dan besarnya berbeda-beda antarwilayah.

Jalur Menjadi Bidan PNS atau PPPK

Untuk berpindah status, bidan non PNS harus mengikuti seleksi CASN yang dibuka sesuai formasi tenaga kesehatan. Selain lolos seleksi, biasanya dibutuhkan surat tanda registrasi bidan yang masih berlaku, sementara pengalaman kerja di Puskesmas menjadi nilai tambah tersendiri.

Setelah berstatus PNS, kenaikan gaji pokok mengikuti mekanisme kenaikan gaji berkala setiap dua tahun masa kerja, seperti dijelaskan pada gaji berkala PNS. Jadi meski awalnya berstatus non PNS, jalur menuju karier ASN tetap terbuka bagi bidan yang menyiapkan diri sejak dini, mulai dari melengkapi dokumen hingga rutin memantau pengumuman formasi.

Yang Membedakan Bidan Non PNS dan Bidan PNS

Perbedaan paling mendasar terletak pada kepastian penghasilan. Bidan PNS menerima gaji pokok dan tunjangan yang nilainya diatur lewat peraturan nasional, sementara bidan non PNS mengikuti kesepakatan kerja yang bisa berubah sesuai kebijakan dan anggaran daerah.

Selain kepastian, PNS juga punya jenjang karier dan kenaikan gaji berkala yang lebih terstruktur. Meski begitu, keduanya sama-sama bertanggung jawab atas pelayanan ibu dan anak. Bagi yang menginginkan penghasilan lebih terjamin, menempuh seleksi ASN lewat formasi kesehatan tetap menjadi langkah paling jelas.

Pembaruan data: Angka gaji pokok pada artikel ini mengacu pada PP No. 5 Tahun 2024 yang masih berlaku pada 2026. Sejak Oktober 2025, gaji ASN aktif naik sesuai Perpres No. 79 Tahun 2025 dengan kenaikan 8% untuk golongan I-II, 10% untuk golongan III, dan 12% untuk golongan IV, sedangkan rapelnya dibayarkan pada November 2025.