Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang sering disingkat Sitaro, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Bagi warga yang ingin menjadi aparatur sipil negara di wilayah kepulauan ini, pertanyaan soal gaji biasanya muncul lebih dulu. Perlu dipahami sejak awal bahwa gaji pokok PNS tidak ditentukan kabupaten, melainkan oleh golongan dan masa kerja yang berlaku nasional.
Karena acuannya nasional, penghasilan pokok PNS pada golongan tertentu di Sitaro sebanding dengan golongan yang sama di daerah lain. Selisih antar daerah baru muncul dari tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah kabupaten. Berikut penjelasan komponen-komponennya.
Gaji Pokok PNS Berlaku Nasional
Gaji pokok dihitung berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan. Dua pegawai dengan golongan sama dapat menerima nominal berbeda karena posisinya bergerak dalam rentang golongan seiring kenaikan berkala. Rentang inilah yang diatur secara nasional.
Acuan yang berlaku saat ini adalah PP Nomor 5 Tahun 2024. Angka tersebut menjadi dasar pembayaran bagi seluruh instansi, termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
| Golongan | Gaji Pokok per Bulan (PP 5/2024) |
|---|---|
| I/a | Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600 |
| I/b | Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700 |
| I/c | Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700 |
| I/d | Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400 |
| II/a | Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400 |
| II/b | Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500 |
| II/c | Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200 |
| II/d | Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600 |
| III/a | Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200 |
| III/b | Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800 |
| III/c | Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500 |
| III/d | Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700 |
| IV/a | Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900 |
| IV/b | Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300 |
| IV/c | Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400 |
| IV/d | Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500 |
| IV/e | Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200 |
Angka pada tabel adalah gaji pokok murni dan belum termasuk tunjangan. Golongan I/a menempati batas terendah, sedangkan IV/e berada di batas tertinggi. Golongan juga menentukan tunjangan berbasis persentase, sehingga kenaikan golongan berdampak berganda. Perbandingan antar golongan tersedia pada halaman gaji PNS per golongan.
Selain sebagai dasar gaji pokok, golongan memengaruhi tunjangan yang dihitung dari persentase, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan anak. Karena itu, setiap kenaikan golongan menyesuaikan beberapa komponen penghasilan sekaligus.
TPP Kabupaten dan Pengaruhnya pada Penghasilan
PNS daerah tidak menerima tunjangan kinerja kementerian. Sebagai gantinya, mereka memperoleh tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang dibayarkan dari anggaran kabupaten.
Besar TPP ditetapkan kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja jabatan. Karena itu, nilainya berbeda antar kabupaten dan tidak bisa disamakan dengan tukin instansi pusat. Tidak ada angka tunggal yang berlaku untuk semua daerah.
Karena dasar penetapannya adalah peraturan kepala daerah, TPP dapat ditinjau setiap tahun mengikuti kapasitas anggaran. Calon pelamar sebaiknya memeriksa ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan agar perkiraan penghasilan tidak melenceng.
Selain kemampuan anggaran, beban kerja jabatan turut menentukan besar TPP. Jabatan dengan tanggung jawab lebih berat umumnya menerima porsi lebih besar, sehingga struktur TPP berbeda-beda bahkan di dalam satu kabupaten.
Tunjangan yang Menambah Gaji Pokok
Di luar TPP, setiap PNS menerima tunjangan yang melekat pada status kepegawaiannya. Besarannya relatif seragam secara nasional.
- Tunjangan keluarga sebesar 10% dari gaji pokok bagi pegawai yang menikah.
- Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, maksimal dua anak.
- Tunjangan pangan atau beras.
- Tunjangan umum atau tunjangan jabatan sesuai posisi.
Tunjangan keluarga dan anak hanya muncul bila tanggungan dilaporkan secara sah. Tunjangan jabatan melekat pada pegawai struktural, sedangkan pegawai lain menerima tunjangan umum. Susunan komponen ini juga dibahas pada halaman tabel gaji PNS.
CPNS dan Ketentuan 80 Persen
Sebelum diangkat sebagai PNS, pegawai berstatus calon pegawai negeri sipil dan menerima gaji pokok sebesar 80% dari golongannya. Ketentuan ini berlaku seragam di seluruh instansi, termasuk di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Setelah lulus masa percobaan, penghasilan dibayar penuh. Masa percobaan umumnya berlangsung sekitar satu tahun dan menjadi tahap penilaian, sehingga pemenuhan kewajiban pada tahun pertama berpengaruh pada kelanjutan status kepegawaian.
Selama masa CPNS, pegawai mulai memahami administrasi kepegawaian, termasuk cara membaca slip gaji dan menelusuri potongan yang berlaku. Kebiasaan ini berguna setelah berstatus PNS penuh.
Masa percobaan ini umumnya berlangsung sekitar satu tahun. Selama periode itu penghasilan belum dibayar penuh, sehingga penting memperhitungkan potongan 20% dalam anggaran.
Kenaikan Gaji Berkala dan Gaji Ke-13
Setiap dua tahun masa kerja, PNS berhak atas kenaikan gaji berkala bila syaratnya terpenuhi. Kenaikan ini menggeser posisi gaji ke atas dalam rentang golongan, sehingga penghasilan bertambah seiring masa pengabdian. Uraiannya ada pada artikel gaji berkala PNS.
Kenaikan pangkat menuntut pemenuhan syarat seperti kecukupan angka kredit dan masa kerja. Karena itu, merencanakan kenaikan pangkat sejak awal membantu menjaga laju pertumbuhan penghasilan.
Selain gaji bulanan, PNS menerima gaji ke-13 yang dihitung dari komponen penghasilan bulan Mei. CPNS menerima 80%, dan pegawai yang menjalani hukuman disiplin berat tidak menerimanya. Komponen tahunan ini penting diperhitungkan dalam rencana keuangan.
Langkah Sebelum Melamar
Golongan awal saat diangkat bergantung pada jenjang pendidikan yang diakui. Lulusan pendidikan menengah dan D3 umumnya memulai dari golongan II, sedangkan lulusan S1 dan D4 memulai dari golongan III/a. Dari titik itu, karier bergerak naik mengikuti masa kerja dan jabatan.
Karena gaji pokok bersifat nasional, perhatian sebaiknya diarahkan pada golongan awal yang sesuai pendidikan dan kebijakan TPP yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun berjalan. Dua hal itu jauh lebih menentukan penghasilan riil ketimbang angka gaji pokok semata. Sebagai langkah awal, pisahkan gaji pokok, TPP, dan tunjangan dalam perhitungan, lalu bandingkan dengan biaya hidup setempat untuk memperoleh gambaran yang lebih realistis.
Pembaruan data: Seluruh angka gaji pokok pada artikel ini mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 yang masih berlaku pada 2026. Sejak Oktober 2025, gaji ASN aktif naik sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025: golongan I dan II sebesar 8%, golongan III sebesar 10%, dan golongan IV sebesar 12%. Rapel kenaikan tersebut dibayarkan pada November 2025.







