Gaji PNS di Kota Bima Terupdate

Kota Bima adalah kota otonom di ujung timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan wilayah yang relatif padat dan layanan publik yang terus berkembang. Bagi calon pelamar maupun ASN yang sudah bertugas di sana, memahami besaran gaji pokok dan komponen penghasilan lain menjadi bekal penting. Artikel ini meringkas gaji pokok PNS menurut golongan sekaligus faktor yang memengaruhi penerimaan bulanan pegawai di Kota Bima.

Gaji pokok PNS di Bima mengikuti aturan nasional

Besaran gaji pokok PNS ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk satu golongan nilainya identik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bima. Aturan yang menjadi acuan saat ini adalah PP No. 5 Tahun 2024, yang memberi rentang gaji dari angka terendah sampai tertinggi pada setiap golongan.

Perbedaan penerimaan antarpegawai tidak hanya ditentukan golongan, tetapi juga masa kerja golongan (MKG). Semakin lama bertahan di golongan yang sama, posisi gaji seorang ASN bergerak naik di dalam rentang tersebut. Kenaikan itu lazimnya didapat setiap dua tahun selama penilaian kinerja memenuhi syarat.

Rincian gaji pokok menurut golongan

Tabel di bawah memuat rentang gaji pokok PNS terbaru menurut golongan. Angka ini menjadi dasar bagi perhitungan beberapa tunjangan, jadi sebaiknya dipahami sebelum memperkirakan penerimaan bersih.

Contoh, golongan III/a bergerak dari Rp 2.785.700 hingga Rp 4.575.200, sedangkan golongan IV/e berada di kisaran tertinggi. Pelamar lulusan SMA yang masuk sebagai CPNS umumnya memulai dari golongan I atau II, sementara lulusan perguruan tinggi bisa langsung pada golongan lebih tinggi.

Komponen tambahan: tunjangan dan TPP daerah

Gaji pokok bukan satu-satunya sumber penghasilan ASN. PNS di Bima juga menerima sejumlah tunjangan yang melekat pada status dan tanggungan keluarganya. Berikut komponen yang umum berlaku:

• Tunjangan keluarga, sebesar 10% dari gaji pokok untuk suami atau istri yang menjadi tanggungan, ditambah 2% per anak, maksimal dua anak.
• Tunjangan pangan/beras, diberikan menurut jumlah anggota keluarga yang ditanggung.
• Tunjangan umum dan tunjangan jabatan, berlaku bagi PNS yang memangku jabatan tertentu.
• Tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan kepala daerah sebagai pengganti tunjangan kinerja kementerian.

Karena TPP bersifat kedaerahan, besarannya bergantung pada kebijakan dan kapasitas fiskal Bima, serta mempertimbangkan beban kerja, prestasi, dan kondisi ekonomi setempat. Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua PNS daerah, sehingga yang perlu dicermati adalah peraturan kepala daerah yang berlaku.

Kenaikan gaji ASN sejak Oktober 2025

Mulai Oktober 2025, gaji ASN aktif naik mengacu Perpres No. 79 Tahun 2025. Besaran kenaikannya dibedakan menurut golongan: golongan I-II naik 8%, golongan III naik 10%, dan golongan IV naik 12%. Rapel dari kenaikan ini dibayarkan pada November 2025.

Perlu dipahami bahwa penyesuaian tersebut berlaku bagi ASN aktif, sementara nilai dasar gaji pokok tetap bersandar pada PP No. 5 Tahun 2024. Kenaikan dihitung sebagai persentase di atas nilai dasar tersebut, sehingga menghitung ulang penerimaan setelah penyesuaian menjadi lebih mudah.

Gaji ke-13 dan pensiun

Selain gaji bulanan, ASN mengenal gaji ke-13 yang dibayarkan dari komponen penghasilan bulan Mei. Calon pegawai perlu tahu bahwa CPNS menerima gaji ke-13 sebesar 80%, dan pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin berat tidak diberi komponen ini.

Di sisi lain, ASN yang memasuki masa pensiun menerima gaji pensiun yang mengacu pada PP No. 8 Tahun 2024 dan naik sekitar 12% pada awal 2024. Penting dicatat, gaji pensiun tidak ikut kenaikan Perpres No. 79 Tahun 2025 yang hanya berlaku bagi ASN aktif.

Masa kerja dan kenaikan gaji berkala

Dua hal yang sering ditanyakan ASN adalah kapan gaji berkala naik dan bagaimana memastikan hak itu tidak tertunda. Gaji berkala umumya diberikan setiap dua tahun masa kerja selama pegawai bersangkutan menunjukkan kinerja minimal baik, sehingga usulan kepegawaian sebaiknya disiapkan jauh hari.

Kenaikan pangkat, di sisi lain, menaikkan golongan dan langsung mengubah rentang gaji yang berlaku. Gabungan keduanya menjelaskan mengapa dua ASN dengan jabatan serupa bisa menerima gaji pokok berbeda. Memantau berkas kepegawaian dan memenuhi kewajiban penilaian kinerja menjadi langkah praktis agar semua hak itu tidak tersendat.

Catatan praktis bagi calon ASN di Kota Bima

Bagi yang sedang menyiapkan diri mengikuti seleksi, jangan berpatokan pada gaji pokok semata. Susun ekspektasi dari total penerimaan, termasuk tunjangan dan TPP, karena komponen inilah yang sering menentukan daya tarik sebuah posisi. Rincian tiap komponen bisa dicermati pada komponen gaji PNS agar perhitungan tidak keliru.

Untuk melihat posisi golongan dalam gambaran lebih luas, bandingkan dengan gaji PNS per golongan. ASN yang sudah bertugas pun sebaiknya rutin memeriksa gaji berkala PNS agar hak kenaikan gaji diperoleh tepat waktu.

Selain golongan, penerimaan bersih ASN dipengaruhi jumlah tanggungan keluarga yang tercatat sah, jabatan yang diduduki, dan kebijakan TPP daerah. Potongan seperti iuran pensiun serta pungutan lain sesuai ketentuan juga menentukan nilai yang masuk rekening. Karena itu, angka pada tabel di atas sebaiknya dibaca sebagai komponen dasar, bukan penerimaan akhir.

Menghitung penerimaan sebaiknya dilakukan dengan dua sumber: tabel gaji pokok nasional dan peraturan wali kota soal TPP. Kombinasi keduanya memberi gambaran yang lebih dekat dengan kenyataan dibandingkan hanya melihat satu angka. Bagi pelamar, cermati pula formasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan, karena hal itu menentukan golongan awal dan, pada akhirnya, besar gaji pokok yang diterima.

Pembaruan data: Seluruh angka gaji pokok pada artikel ini mengacu pada PP No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, yang masih berlaku pada 2026. Di samping itu, sejak Oktober 2025 gaji ASN aktif naik sesuai Perpres No. 79 Tahun 2025: golongan I-II naik 8%, golongan III naik 10%, dan golongan IV naik 12%, dengan rapel dibayarkan pada November 2025. Khusus pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bima, komponen tambahan berupa tunjangan daerah ditetapkan sendiri oleh kepala daerah dan tidak disamakan dengan tunjangan kinerja kementerian pusat.