Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Informasi Seputar Gaji PNS Terlengkap dan Terbaru Setiap Daerah
Informasi Seputar Gaji PNS Terlengkap dan Terbaru Setiap Daerah

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara beribu kota di Daruba dan dikenal karena warisan sejarah serta potensi wisatanya. Di balik citra itu, pemerintahan kabupaten dijalankan oleh aparatur yang sebagian besar berstatus PNS dan PPPK. Bagi calon pelamar, penting mengetahui bagaimana penghasilan mereka disusun.
Gaji pokok PNS di Pulau Morotai mengikuti ketentuan nasional, sedangkan tunjangan bisa berbeda dari daerah lain. Berikut penjelasan menyeluruh soal gaji pokok dan komponen tambahannya.
Besaran gaji pokok PNS di seluruh Indonesia diatur dalam PP No. 5 Tahun 2024. Karena aturannya bersifat nasional, seorang PNS di Pulau Morotai menerima gaji pokok setara dengan PNS bergolongan sama di daerah lain. Lokasi penugasan tidak menaikkan atau menurunkan gaji pokok.
Perbedaan penghasilan antar-daerah muncul dari tunjangan. PNS di kabupaten menerima tambahan yang ditetapkan kepala daerah, sementara PNS kementerian menerima tunjangan kinerja. Untuk memahami perbandingan antarjenjang, lihat halaman gaji PNS per golongan.
Tabel di bawah memuat gaji pokok bulanan menurut golongan dan masa kerja sesuai PP 5/2024.
| Golongan | Gaji Pokok per Bulan (PP No. 5 Tahun 2024) |
|---|---|
| I/a | Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600 |
| I/b | Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700 |
| I/c | Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700 |
| I/d | Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400 |
| II/a | Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400 |
| II/b | Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500 |
| II/c | Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200 |
| II/d | Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600 |
| III/a | Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200 |
| III/b | Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800 |
| III/c | Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500 |
| III/d | Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700 |
| IV/a | Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900 |
| IV/b | Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300 |
| IV/c | Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400 |
| IV/d | Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500 |
| IV/e | Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200 |
Angka terendah berlaku untuk PNS baru, sedangkan angka tertinggi berlaku bagi PNS dengan masa kerja paling lama pada golongan tersebut. Karena itu, dua PNS dengan golongan yang sama tetap bisa menerima jumlah berbeda.
Tabel ini juga berguna untuk memperkirakan potensi kenaikan penghasilan bila seseorang berhasil naik golongan. Lompatan dari golongan II ke III, misalnya, langsung menggeser gaji pokok ke rentang yang lebih tinggi.
PNS kementerian mengenal tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertentu. Namun PNS kabupaten seperti di Pulau Morotai memakai skema Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. TPP ditetapkan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta beban kerja.
Karena kewenangannya berada di kepala daerah, besaran TPP antar-kabupaten tidak sama. Ada daerah yang memberi TPP lebih besar karena penerimaan daerahnya tinggi, ada pula yang lebih kecil. Karena itu angka TPP sebaiknya tidak disamakan antar-daerah tanpa dasar resmi.
Total penghasilan PNS tidak hanya gaji pokok. Ada tunjangan keluarga yang diberikan kepada PNS menikah sebesar 10 persen dari gaji pokok untuk suami atau istri, ditambah 2 persen per anak untuk maksimal dua anak. Ada pula tunjangan pangan dan tunjangan umum.
Selain itu, jabatan tertentu memperoleh tunjangan jabatan, sedangkan capaian kinerja memengaruhi besaran tambahan penghasilan. Semua komponen ini bertumpuk menjadi penghasilan bulanan. Penjabaran tiap komponen ada pada halaman komponen gaji PNS.
PNS menerima kenaikan gaji berkala setiap dua tahun masa kerja. Selain itu, kenaikan pangkat dapat dicapai melalui ujian dinas atau peningkatan kualifikasi pendidikan. Dua jalur ini menjadi cara utama menaikkan penghasilan tanpa berpindah instansi.
Agar ekspektasi gaji tetap realistis, calon pelamar bisa menyiapkan beberapa hal sejak awal.
Banyak orang menilai penghasilan PNS semata dari gaji pokok, lalu menyimpulkan jumlahnya kecil. Padahal komponen tunjangan bisa menambah cukup besar setiap bulan. Bagi PNS yang sudah berkeluarga, tunjangan keluarga saja menambah belasan persen dari gaji pokok.
Pada golongan bawah, proporsi tunjangan terhadap gaji pokok justru lebih besar sehingga bantuannya terasa lebih nyata. Ditambah TPP dari pemerintah kabupaten, penghasilan bersih bisa jauh melampaui gaji pokok saja.
Kenaikan gaji berkala setiap dua tahun membuat penghasilan naik rutin tanpa berpindah jabatan. Kenaikan pangkat lewat ujian dinas atau peningkatan pendidikan mempercepat perpindahan ke golongan yang lebih tinggi.
Untuk ASN aktif, ada pula penyesuaian gaji nasional, sedangkan pensiunan mengikuti aturan tersendiri di bawah PP 8/2024. Kombinasi ini membuat penghasilan PNS tumbuh stabil sepanjang masa pengabdian.
Untuk mendapatkan gambaran utuh, calon PNS sebaiknya menghitung gaji pokok dan seluruh tunjangan sekaligus. Mulai dari angka pada tabel, tambahkan tunjangan keluarga bila sudah menikah, lalu perhitungkan tunjangan pangan dan tunjangan umum.
Setelah itu, perkirakan besaran TPP sesuai kebijakan pemkab, barulah hasilnya dibandingkan dengan kebutuhan hidup. Cara ini jauh lebih akurat daripada hanya berpegang pada angka gaji pokok semata.
Perlu diingat pula bahwa gaji ke-13 dan kenaikan berkala memberi tambahan di luar penghasilan bulanan, sehingga penerimaan tahunan seorang PNS lebih tinggi dari perkiraan bulanan yang terlihat pertama kali.
PNS juga berhak atas gaji ke-13 dari komponen penghasilan bulan Mei, dengan CPNS menerima 80 persen dan pegawai berhukumah disiplin berat tidak menerimanya. Dengan memahaminya, calon PNS di Pulau Morotai bisa menghitung perkiraan penghasilan secara lebih tepat.
Pembaruan data: Angka gaji pokok dalam artikel ini mengacu pada PP No. 5 Tahun 2024 yang masih berlaku pada 2026. Sejak Oktober 2025, gaji ASN aktif naik sesuai Perpres No. 79 Tahun 2025, yaitu 8 persen untuk golongan I–II, 10 persen untuk golongan III, dan 12 persen untuk golongan IV, dengan rapel dibayarkan pada November 2025. PNS yang bertugas di daerah juga masih menerima tunjangan yang ditetapkan masing-masing kepala daerah.