Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Informasi Seputar Gaji PNS Terlengkap dan Terbaru Setiap Daerah
Informasi Seputar Gaji PNS Terlengkap dan Terbaru Setiap Daerah

Guru termasuk jabatan fungsional yang paling banyak diisi aparatur sipil negara. Karena itu pertanyaan soal berapa gaji guru PNS per golongan terus muncul, terutama menjelang seleksi CPNS dan PPPK. Besaran gaji guru sebenarnya mengikuti aturan yang sama dengan PNS lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok PNS.
Artikel ini merangkum gaji pokok guru PNS menurut golongan, tunjangan yang menyertainya, tunjangan sertifikasi yang menjadi pembeda profesi ini, serta hal-hal yang membuat penerimaan antar guru berbeda.
Guru PNS umumnya berada di golongan III dan IV karena syarat jabatan guru mensyaratkan ijazah sarjana atau diploma empat. Guru yang belum menyelesaikan S1/D4 dan bertugas di jenjang dasar masih bisa berada di golongan II.
Penggolongan ditentukan oleh ijazah terakhir dan jabatan yang diemban. Guru dengan ijazah S1 umumnya masuk golongan III/a dan bisa naik hingga III/d. Guru dengan ijazah S2 atau S3 yang menduduki jabatan guru madya dan guru utama menempati golongan IV/a sampai IV/e.
Karena dasar penggolongan ini berbeda, dua guru dengan masa kerja sama bisa menerima gaji pokok yang tidak identik. Uraian lengkap per golongan ada di gaji PNS per golongan.
Dalam satu golongan, gaji pokok bergerak dari angka bawah ke angka atas seiring masa kerja. Angka berikut diambil dari lampiran PP 5/2024 dan berlaku per bulan.
| Golongan | Gaji Pokok per Bulan (PP 5/2024) |
|---|---|
| I/a | Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600 |
| I/b | Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700 |
| I/c | Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700 |
| I/d | Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400 |
| II/a | Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400 |
| II/b | Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500 |
| II/c | Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200 |
| II/d | Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600 |
| III/a | Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200 |
| III/b | Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800 |
| III/c | Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500 |
| III/d | Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700 |
| IV/a | Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900 |
| IV/b | Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300 |
| IV/c | Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400 |
| IV/d | Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500 |
| IV/e | Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200 |
Guru golongan III/a dengan masa kerja awal berada di angka bawah, sedangkan yang sudah puluhan tahun di golongan III/a berada di angka atas. Jarak inilah yang membuat senioritas terasa pada penerimaan bulanan.
Perlu dicatat, tidak semua guru menempati seluruh golongan. Golongan I jarang diisi guru karena syarat jabatan fungsional guru menuntut pendidikan tinggi, sehingga mayoritas guru berkumpul di golongan III dan IV.
Di luar gaji pokok, guru PNS menerima sejumlah tunjangan. Rincian tiap komponennya dibahas di komponen gaji PNS.
Guru yang sudah menikah menerima tunjangan untuk suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok. Untuk setiap anak diberikan 2% dari gaji pokok dengan batas maksimal dua anak. Karena itu status keluarga ikut menentukan total penerimaan bulanan.
Guru PNS juga menerima tunjangan beras atau pangan serta tunjangan umum. Tunjangan umum diberikan kepada pegawai yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural maupun fungsional. Besarannya ditetapkan berdasarkan golongan masing-masing.
Inilah pembeda utama profesi guru. Guru yang telah lulus sertifikasi dan memegang sertifikat pendidik berhak atas tunjangan profesi. Besaran dan mekanisme pembayarannya mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, dan pencairannya terikat pada status sertifikasi serta beban kerja mengajar.
Karena aturannya dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan, guru sebaiknya memantau ketentuan terbaru dari dinas pendidikan setempat. Sertifikasi juga menuntut pemenuhan beban mengajar minimal agar tunjangan profesi tetap dibayarkan.
Guru yang bertugas di kementerian tertentu menerima tunjangan kinerja. Sebagai gambaran, tunjangan kinerja Kementerian Agama berada di rentang Rp 1.968.000 hingga Rp 29.085.000, sedangkan Kementerian Keuangan Rp 2.575.000 sampai Rp 46.950.000. Untuk guru di pemerintah daerah, acuannya bukan tunjangan kinerja kementerian, melainkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang ditetapkan kepala daerah.
Gaji guru naik secara berkala setiap dua tahun masa kerja. Kenaikan gaji berkala ini berlaku mulai awal bulan berikutnya setelah memenuhi syarat. Mekanisme lengkapnya bisa dibaca di gaji berkala PNS.
Selain kenaikan berkala, guru yang naik pangkat ke golongan lebih tinggi akan memperoleh gaji pokok dengan rentang yang lebih besar. Kenaikan pangkat guru biasanya menyertai naiknya jabatan dari guru pertama ke guru muda, guru madya, hingga guru utama.
Meski sama-sama berstatus PNS, penerimaan antar guru bisa berbeda karena beberapa hal. Berikut faktor utamanya.
Guru PNS juga menerima gaji ke-13. Gaji 13 dihitung dari komponen penghasilan bulan Mei dan dibayarkan sesuai keputusan pemerintah. Bagi CPNS, porsi gaji 13 dihitung 80% karena statusnya masih dalam masa percobaan. Setelah pensiun, guru tetap menerima penghasilan bulanan melalui skema gaji pensiun PNS.
Guru yang bertugas di sekolah negeri milik pemerintah daerah tidak menerima tunjangan kinerja kementerian. Sebagai gantinya, mereka menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang besarannya ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
Karena TPP ditetapkan di tingkat daerah, kondisi keuangan daerah ikut memengaruhi besarannya. Daerah dengan kapasitas fiskal lebih baik umumnya menetapkan TPP yang lebih besar.
Akibatnya, dua guru dengan golongan dan masa kerja sama bisa menerima total penghasilan berbeda hanya karena bertugas di daerah yang berbeda.
Untuk memperoleh tunjangan profesi, guru perlu memenuhi proses sertifikasi dan memegang sertifikat pendidik. Kelengkapan berkas serta pemenuhan beban kerja mengajar menjadi syarat yang harus dijaga setelah sertifikat diterima.
Karena aturan sertifikasi dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan, guru sebaiknya mengikuti informasi resmi dari dinas pendidikan agar tunjangan tetap lancar dibayarkan.
Guru PNS menduduki jabatan fungsional, bukan jabatan struktural. Karena itu, jenjang kariernya berupa kenaikan jabatan fungsional dari guru pertama hingga guru utama, yang berjalan seiring kenaikan pangkat dan masa kerja.
Jabatan fungsional ini membuat gaji guru tetap mengikuti skema umum PNS, dengan tambahan tunjangan profesi sebagai pembeda.
Tidak. Guru honorer atau guru non-ASN tidak berstatus PNS, sehingga penghasilannya tidak mengikuti PP 5/2024. Pembayaran guru non-ASN berasal dari sekolah, pemerintah daerah, atau sumber lain sesuai kebijakan yang berlaku.
Kenaikan gaji berkala datang setiap dua tahun masa kerja dan berlaku awal bulan berikutnya. Selain itu, kenaikan gaji nasional dapat diberikan pemerintah secara menyeluruh sesuai kebijakan yang berlaku.
Tidak otomatis. Tunjangan profesi hanya diberikan kepada guru yang sudah lulus sertifikasi, memegang sertifikat pendidik, dan memenuhi ketentuan beban kerja yang ditetapkan.
Pembaruan data: PP Nomor 5 Tahun 2024 masih menjadi dasar perhitungan gaji pokok PNS pada 2026. Sebagai tambahan, pemerintah menetapkan kenaikan gaji melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan besaran 8% untuk golongan I–II, 10% untuk golongan III, dan 12% untuk golongan IV. Kenaikan tersebut mulai berlaku sejak Oktober 2025 dan rapelnya dibayarkan pada November 2025.