Gaji PNS di Kabupaten Dompu Terbaru

Kabupaten Dompu terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan ibu kota di Dompu dan kawasan pegunungan Tambora di sekitarnya. Sejumlah ASN bertugas di daerah dengan medan dan jarak yang menantang, sehingga pemahaman soal gaji pokok dan tunjangan menjadi hal praktis. Artikel ini merangkum gaji pokok PNS per golongan dan komponen penerimaan lain bagi ASN di Kabupaten Dompu.

Gaji pokok PNS di Dompu mengikuti aturan nasional

Besaran gaji pokok PNS ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk satu golongan nilainya identik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Dompu. Aturan yang menjadi acuan saat ini adalah PP No. 5 Tahun 2024, yang memberi rentang gaji dari angka terendah sampai tertinggi pada setiap golongan.

Perbedaan penerimaan antarpegawai tidak hanya ditentukan golongan, tetapi juga masa kerja golongan (MKG). Semakin lama bertahan di golongan yang sama, posisi gaji seorang ASN bergerak naik di dalam rentang tersebut. Kenaikan itu lazimnya didapat setiap dua tahun selama penilaian kinerja memenuhi syarat.

Rincian gaji pokok menurut golongan

Tabel di bawah memuat rentang gaji pokok PNS terbaru menurut golongan. Angka ini menjadi dasar bagi perhitungan beberapa tunjangan, jadi sebaiknya dipahami sebelum memperkirakan penerimaan bersih.

Contoh, golongan III/a bergerak dari Rp 2.785.700 hingga Rp 4.575.200, sedangkan golongan IV/e berada di kisaran tertinggi. Pelamar lulusan SMA yang masuk sebagai CPNS umumnya memulai dari golongan I atau II, sementara lulusan perguruan tinggi bisa langsung pada golongan lebih tinggi.

Tunjangan dan tambahan penghasilan ASN di Dompu

Selain gaji pokok, penghasilan ASN di Dompu bertambah dari sejumlah tunjangan yang melekat pada status dan keluarga. Komponen yang umum diterima antara lain:

• Tunjangan keluarga, sebesar 10% dari gaji pokok untuk suami atau istri yang menjadi tanggungan, ditambah 2% per anak, maksimal dua anak.
• Tunjangan pangan/beras, diberikan menurut jumlah anggota keluarga yang ditanggung.
• Tunjangan umum dan tunjangan jabatan, berlaku bagi PNS yang memangku jabatan tertentu.
• Tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan kepala daerah sebagai pengganti tunjangan kinerja kementerian.

Karena TPP bersifat kedaerahan, besarannya bergantung pada kebijakan dan kapasitas fiskal Dompu, serta mempertimbangkan beban kerja, prestasi, dan kondisi ekonomi setempat. Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua PNS daerah, sehingga yang perlu dicermati adalah peraturan kepala daerah yang berlaku.

Penyesuaian gaji ASN aktif mulai Oktober 2025

Sejak Oktober 2025, gaji ASN aktif mengalami kenaikan melalui Perpres No. 79 Tahun 2025. Persentasenya bertingkat: golongan I-II sebesar 8%, golongan III sebesar 10%, dan golongan IV sebesar 12%. Kekurangan pembayaran atau rapel oleh karenanya diselesaikan pada November 2025.

Ketentuan ini menyasar ASN yang masih aktif bertugas, sedangkan nilai dasar gaji pokok tetap mengikuti PP No. 5 Tahun 2024. Dengan memahami hal ini, ASN dapat memperkirakan dampak kenaikan terhadap penerimaan bulanannya.

Tambahan lain: gaji ke-13 dan dana pensiun

Selain penerimaan bulanan, ASN di Dompu turut menerima gaji ke-13 yang dihitung dari komponen penghasilan bulan Mei. CPNS menerimanya sebesar 80%, sedangkan pegawai yang sedang berstatus hukuman disiplin berat tidak menerimanya.

Sementara itu, ketika memasuki masa purnabakti, ASN menerima gaji pensiun berdasarkan PP No. 8 Tahun 2024 yang naik sekitar 12% pada awal 2024. Perlu ditegaskan, pensiun tidak terkena kenaikan Perpres No. 79 Tahun 2025 karena aturan itu berlaku bagi ASN yang masih aktif.

Gaji berkala dan kenaikan pangkat

Gaji berkala dan kenaikan pangkat adalah dua jalur yang memengaruhi gaji pokok seorang PNS. Gaji berkala umumnya naik setiap dua tahun masa kerja bila penilaian kinerja memenuhi syarat, sementara kenaikan pangkat mengubah golongan dan otomatis memindahkan posisi gaji ke rentang golongan baru.

Karena itu, dua pegawai dengan jabatan mirip pun bisa berbeda gaji pokoknya. Kerapian administrasi kepegawaian dan pemenuhan target kinerja menjadi kunci agar kenaikan-kenaikan tersebut diperoleh tepat waktu.

Hal praktis bagi ASN di Dompu

Medan dan jarak antarkecamatan di Dompu membuat sebagian ASN sering menjalankan tugas lapangan. Tunjangan perjalanan dinas menjadi relevan selain gaji pokok, tunjangan keluarga, dan TPP daerah. Supaya perkiraan lebih utuh, telusuri penjelasan komponen gaji PNS di situs ini.

Bandingkan posisi golongan Anda dengan gaji PNS per golongan. Semakin tinggi golongan, semakin besar rentang gaji yang bisa dicapai, sehingga ini biasa dijadikan pertimbangan saat merencanakan karier jangka panjang.

Jangan lewatkan pengajuan gaji berkala PNS dan kenaikan pangkat. Keduanya berdampak langsung pada gaji pokok dan beberapa tunjangan yang dihitung dari gaji pokok, sehingga kelengkapan berkas kepegawaian perlu dijaga.

Kawasan sekitar Gunung Tambora menyimpan potensi wisata dan pertanian yang terus dikembangkan. Pemkab Dompu memerlukan ASN untuk mendukung layanan di bidang-bidang tersebut. Bagi calon pelamar, memahami tugas pokok instansi yang dituju membantu memperkirakan beban kerja sekaligus komponen tunjangan yang mungkin diterima.

Untuk calon pelamar, kenali lebih dulu instansi yang dilamar dan lokasi penempatannya. Beberapa formasi ASN Dompu menempatkan pegawai di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Menakar hal ini sebelum melamar membantu menyesuaikan diri dengan irama kerja dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembaruan data: Seluruh angka gaji pokok pada artikel ini mengacu pada PP No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, yang masih berlaku pada 2026. Di samping itu, sejak Oktober 2025 gaji ASN aktif naik sesuai Perpres No. 79 Tahun 2025: golongan I-II naik 8%, golongan III naik 10%, dan golongan IV naik 12%, dengan rapel dibayarkan pada November 2025. Khusus pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, komponen tambahan berupa tunjangan daerah ditetapkan sendiri oleh kepala daerah dan tidak disamakan dengan tunjangan kinerja kementerian pusat.